Sertifikasi Arsitek : Legalitas, Kompetensi, dan Nyawa di Antara Kertas

Di era digital, siapa saja kini bisa menjual jasa desain rumah bermodalkan akun media sosial. Berbagai akun Instagram atau TikTok tampil meyakinkan, menawarkan “free desain” dengan syarat pembangunan dipercayakan kepada mereka. Tapi, siapa sebenarnya orang di balik penawaran itu? Apakah mereka benar-benar arsitek tersertifikasi, atau sekadar pelaku bisnis konstruksi yang tak paham prinsip dasar keselamatan bangunan?

Inilah alasan mengapa STRA (Sertifikat Tanda Registrasi Arsitek) menjadi sangat penting. STRA bukan sekadar selembar sertifikat administratif, tapi sebuah sistem proteksi untuk publik. Ia menandai bahwa seseorang telah menyelesaikan pendidikan arsitektur, melewati masa magang, dan lulus uji kompetensi yang diakui negara. Dalam konteks rumah tinggal, sekolah, tempat ibadah, atau fasilitas publik lainnya—peran arsitek bukan sekadar menggambar bagus, tapi juga menjaga keselamatan dan kualitas hidup.

Ketika Desain Membahayakan Nyawa

Sudah ada banyak kasus di lapangan yang menunjukkan bahayanya praktik desain tanpa kompetensi. Dalam satu kejadian, seorang klien mendapatkan desain rumah dari biro populer di internet. Setelah dicek oleh arsitek independen, desain itu ternyata sangat berisiko: tata letak tidak logis, sirkulasi berbahaya, bahkan ada potensi struktur runtuh karena kesalahan pemahaman teknis.

Ternyata desain tersebut dikerjakan oleh siswa magang dari SMK yang belum memahami prinsip arsitektur dasar. Pada kasus lain, perusahaan besar dengan cabang nasional menyerahkan pekerjaan kepada lulusan baru yang belum siap secara praktik. Hasilnya? Gambar kerja tidak lengkap, RAB hanya berupa perkiraan kasar, dan klien dibiarkan tanpa diskusi berarti.

Kita bicara soal rumah dan nyawa manusia, bukan sekadar proyek coba-coba. Inilah mengapa STRA menjadi tameng publik terhadap praktik yang tidak bertanggung jawab.

Baca Juga : Tentang Studio RANCANG REKA RUANG

Kritik Terhadap Sistem Sertifikasi

Tentu saja, sistem sertifikasi arsitek di Indonesia masih jauh dari sempurna. Banyak keluhan muncul dari kalangan arsitek muda maupun senior. Mulai dari biaya pendidikan profesi (PPAr) yang mahal, masa magang panjang, hingga metode ujian yang dinilai terlalu teoritis dan hafalan.

Proses memperoleh STRA kadang dipandang lebih administratif daripada substantif. Kegiatan pengembangan profesi yang tidak diselenggarakan oleh asosiasi resmi pun dihitung lebih rendah nilainya. Akibatnya, muncul kesan bahwa sistem ini lebih mengutamakan loyalitas institusi ketimbang substansi keilmuan.

Namun, bukan berarti sertifikasi harus dihapuskan. Justru kritik ini seharusnya menjadi dasar untuk mereformasi sistem menjadi lebih adil, relevan, dan akuntabel.

Fenomena “Desain Gratis” di Media Sosial

Fenomena lain yang kini marak adalah penawaran “gratis desain asal pembangunan dipercayakan” kepada penyedia jasa. Strategi ini gencar diiklankan oleh akun-akun yang menyebut diri mereka kontraktor, arsitek, atau desainer.

Masalahnya, tidak sedikit dari mereka yang tidak memiliki latar belakang arsitektur sama sekali. Gambar desain hanya dijadikan umpan untuk mendapatkan proyek pembangunan, tanpa memperhatikan kualitas ruang, aspek teknis, atau regulasi bangunan. Karena desain diberikan gratis, biasanya dibuat cepat, asal, bahkan copy-paste dari proyek lain.

Sistem semacam ini menciptakan ekosistem yang membahayakan: meremehkan desain, mengaburkan peran arsitek profesional, dan membiarkan publik tertipu oleh visual yang tampak rapi tapi kosong substansi.

Baca Juga : Peran Kecerdasan Buatan (AI) dalam Arsitektur: Transformasi Menuju Era Desain Cerdas dan Berkelanjutan

Legalitas vs Esensi

Polemik seputar “kertas” vs “kemampuan” memang tak bisa dihindari. Ada pihak yang menganggap legalitas tidak penting selama seseorang bisa merancang dengan baik. Tapi bagaimana masyarakat umum bisa menilai kualitas desain jika tak punya alat ukur?

Sertifikasi bukan soal gengsi, tapi bentuk tanggung jawab negara dan profesi untuk melindungi masyarakat umum. Sama halnya seperti SIM bagi pengemudi atau STR bagi dokter, STRA menjadi bukti bahwa seseorang telah melalui proses pembelajaran, pengalaman, dan pengujian yang layak.

Apakah sistem sertifikasi bisa lebih baik? Tentu saja bisa. Tapi menghapusnya sama saja membiarkan masyarakat berjudi dengan keselamatan.

Reformasi, Bukan Penghapusan

Sertifikasi arsitek mungkin belum sempurna mengingat usia yang baru saja, dan seharusnya terus disempurnakan, bukan ditinggalkan. Biaya pendidikan bisa ditinjau ulang, metode uji bisa difokuskan pada studi kasus dan pemahaman esensial, bukan hafalan. Bahkan skema rekognisi pengalaman profesional (RPL) bisa dibuka lebih luas bagi mereka yang sudah lama berpraktik.

Yang paling penting, masyarakat perlu terus diedukasi agar tidak tertipu oleh tampilan digital dan harga murah, tapi benar-benar memilih arsitek berdasarkan kompetensi, etika, dan legalitasnya.

Sertifikat bukan sekadar kertas. Di dalamnya, ada kepercayaan publik, ada tanggung jawab sosial, dan ada nyawa yang dipertaruhkan.

Image Source :

• STRA: Bukti Kompetensi Wajib Arsitek & Gelar Profesi Ar.
• This One is Called: An Architecture Critic Wannabe Goes Through The Motions