Bukan Kekurangan Arsitek, Tapi Kesadaran yang Masih Rendah

Dalam beberapa tahun terakhir, wacana tentang kekurangan arsitek di Indonesia kerap mencuat ke permukaan. Salah satu argumen yang sering dikemukakan adalah perbandingan jumlah arsitek profesional dengan total populasi Indonesia yang kini menyentuh lebih dari 270 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan negara-negara maju, rasio tersebut memang terlihat jomplang — dan sering dianggap sebagai indikator bahwa Indonesia mengalami krisis jumlah arsitek.

Namun, benarkah persoalannya terletak pada jumlah? Atau justru ada hal yang lebih mendasar dan jarang disorot: rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran arsitek dalam pembangunan?

Rasio Tak Selalu Relevan

Argumen jumlah arsitek per seratus ribu penduduk memang terdengar masuk akal di atas kertas. Tapi dalam konteks Indonesia, perbandingan ini justru bisa menyesatkan jika tidak dilihat secara menyeluruh. Tidak semua warga membangun rumah sendiri. Tidak semua proyek bangunan membutuhkan pendekatan desain yang kompleks. Dan tidak semua masyarakat melihat “arsitek” sebagai profesi yang wajib dilibatkan dalam pembangunan.

Realitanya, sebagian besar rumah tinggal di Indonesia masih dibangun secara swadaya, berdasarkan pengalaman tukang, panduan dari keluarga, atau bahkan meniru bangunan tetangga. Di banyak daerah, masih sangat umum seseorang “meminta denah” ke tetangga atau langsung ke tukang, tanpa melibatkan arsitek profesional.

Artinya, rendahnya rasio arsitek bukan serta-merta menunjukkan krisis jumlah, melainkan mencerminkan minimnya permintaan karena kurangnya kesadaran.

Baca Juga : Sertifikasi Arsitek – Legalitas, Kompetensi, dan Nyawa di Antara Kertas

Arsitek Masih Dianggap Elit

Salah satu akar masalah yang sering diabaikan adalah persepsi publik. Banyak orang masih menganggap bahwa jasa arsitek hanya cocok untuk orang kaya atau proyek-proyek megah. Ada anggapan bahwa menyewa arsitek justru akan menambah biaya, memperlama proses, atau membuat bangunan jadi “terlalu ideal”.

Padahal, banyak masalah hunian yang justru muncul karena tidak dirancang dengan benar sejak awal: sirkulasi udara yang buruk, pencahayaan tidak optimal, fungsi ruang tumpang tindih, atau boros energi. Semua ini bisa diminimalkan dengan keterlibatan arsitek — jika saja masyarakat paham dan percaya.

Belajar dari Profesi Dokter

Perbandingan paling gamblang bisa dilihat dari profesi lain: dokter. Ketika sakit, masyarakat punya pilihan — ke rumah sakit, ke puskesmas, atau membeli obat di warung. Tapi yang pasti, tidak ada orang waras yang secara sadar datang ke “dokter gadungan”.

Bandingkan dengan dunia arsitektur. Banyak proyek bangunan dipercayakan pada “arsitek gadungan”: orang yang mengaku arsitek padahal bukan, atau bahkan hanya berbekal pengalaman sebagai drafter atau mandor. Ironisnya, justru mereka yang laris di pasar karena menawarkan jasa cepat dan murah — meskipun seringkali abai terhadap aspek kenyamanan, keamanan, dan estetika.

Regulasi Ada, Tapi Tak Terasa

Indonesia sebenarnya sudah memiliki Undang-Undang Arsitek dan sistem lisensi berupa STRA (Sertifikat Tanda Registrasi Arsitek). Bahkan, arsitek yang ingin berpraktik resmi wajib tergabung dalam organisasi profesi seperti IAI.

Namun, semua regulasi itu sering terasa “jauh dari tanah”. Masyarakat umum tidak tahu atau tidak peduli apakah seorang perancang memiliki STRA. Tidak ada sanksi sosial bagi pelaku “arsitek gadungan”, bahkan sering kali malah dianggap lebih praktis.

Di sinilah letak perbedaan dengan profesi dokter. Profesi medis dilindungi oleh sistem yang kuat — mulai dari pendidikan, sertifikasi, pengawasan praktik, hingga perlindungan pasien. Dunia arsitektur masih berjuang agar eksistensinya diakui di luar kalangan internal.

Baca Juga : Desain Interior Kontemporer dengan Aksen Natural yang Fresh

Bukan Sekadar Menambah Jumlah

Menambah jumlah arsitek tanpa membangun kesadaran masyarakat justru kontraproduktif. Akan muncul paradoks: banyak lulusan arsitektur menganggur, sementara proyek-proyek terus dikerjakan tanpa arsitek.

Yang lebih mendesak adalah edukasi publik secara luas. Arsitek perlu lebih aktif menjelaskan perannya melalui berbagai kanal — dari media sosial, video edukasi, pameran, hingga program pendampingan desa. Pemerintah daerah juga bisa berperan dengan mewajibkan keterlibatan arsitek dalam program pembangunan perumahan rakyat atau perizinan bangunan.

Membangun Kepercayaan Baru

Indonesia bukan sedang kekurangan arsitek. Indonesia kekurangan jembatan antara arsitek dan masyarakat. Kekurangan pemahaman, kekurangan kepercayaan, dan kekurangan akses.

Kita perlu bergeser dari paradigma “mendorong masyarakat memakai arsitek” menjadi “membangun alasan kuat agar masyarakat sadar pentingnya arsitek”. Sebab ketika kesadaran dan kepercayaan sudah terbentuk, profesi arsitek akan menemukan relevansinya — bukan karena regulasi, tapi karena kebutuhan yang tumbuh secara organik dari masyarakat sendiri.